Hal itu setidaknya ditunjukkan selama dua tahun terakhir, pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) 7/2021 tentang Rencana RAN PE berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, akhirnya membuahkan hasil.
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berterima kasih atas berbagai inisiatif dan kerja kolaboratif kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda) hingga organisasi masyarakat sipil telah berkontribusi dalam pelaksanaan Perpres RAN PE.
“Semakin terlihat RAN PE merupakan kebijakan yang dinamis yang dilakukan oleh seluruh pihak pemerintah dan organisasi, ini merupakan perang total melawan terorisme dengan program mitigasi di hulu,†kata Boy Rafli dalam keterangannya, Jumat (10/3).
Boy mengungkapkan, per tahun 2022, sebanyak 97 aksi kolaborasi banyak telah berhasil dilaksanakan. RAN PE di daerah juga dapat diaplikasikan melalui pembentukan Kelompok Kerja Tematis RAN PE. Diharapkan, dapat mendorong kerja kolaboratif antara pemerintah dan para pemangku kepentingan di masyarakat.
Atas dasar itu, Ketua Sekretariat Bersama RAN PE itu menyebutkan, implementasi RAN PE yang optimal dan berdampak merupakan wujud nyata pendekatan utama RAN PE "
Whole Government and Whole Society Approach".
Sementara itu, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan bahwa kolaborasi pemerintah dengan organisasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mencegah paham radikalisme dan aksi kekerasan.
“Mewakili masyarakat sipil kami punya komitmen besar dan percaya kerja sama pemerintah dengan masyarakat sipil adalah kunci sukses keberhasilan Indonesia dalam melakukan pencegahan terorisme,†demikian Yenny.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyambut baik tinggia antusiasme banyak pihak untuk turut andil dalam program Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ektremisme (RAN PE). 
BERITA TERKAIT: