Ubedilah Badrun: Mei 2023 Jadikan Bulan Perlawanan Rakyat

Penegasan itu disampaikan oleh salah satu aktivis 98, Ubedilah Badrun saat berbicara dalam acara Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (20/3).

"Bukankah di antara cita-cita reformasi itu korupsi diberantas? demokrasi ditegakkan? pelanggaran HAM diadili? hukum tidak boleh tebang pilih? rakyat sejahtera? Datanya menunjukkan bahwa korupsi merajalela, indeks korupsi anjlok dengan skor 34, Indeks Demokrasi kita juga masih di bawah 70 atau flawd democracy atau demokrasi yang cacat," ujar Ubedilah dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (20/3).

Selain itu, kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, indeks HAM Indonesia rapotnya juga masih merah, yakni di bawah 3,5. Bahkan kata Ubedilah, pertumbuhan ekonomi stagnan di sekitar 5 persen, di bawah Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

"Jumlah orang miskin dan pengangguran terus bertambah. Rakyat menderita tetapi pejabat kekayaanya bertambah 70,3 persen. Para oligarki makin berkuasa bahkan ada 0,2 persen warga negara menguasai 72 persen luas tanah di Indonesia. Rezim ini juga berwajah otocratic legalism, otiriter berselimut regulasi," kata Ubedilah.

Dengan demikian kata Ubedilah, situasi tersebut harus diubah, baik dengan perbaikan sistem, maupun dengan cara lebih mendasar, misalnya dengan jalan revolusioner.

"Dengan jalan itu maka bulan Mei 2023 ini di usia 25 tahun reformasi ini bisa menjadi momentum perlawanan rakyat, karena rakyat sudah muak dengan korupsi yang merajalela dan muak dengan janji-janji manis politik," tegas Ubedilah.

Ubedilah menerangkan bahwa, sekitar seratusan pentolan aktivis 98 hadir dalam pertemuan tersebut, baik dari organisasi Forum Kota (Forkot), Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), Keluarga Besar Universitas Indonesia (KB UI), Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), Forum Bersama (Forbes), Front Jakarta, dan lain-lain.