Ketua Pengurus Wilayah (PW) DMI Maluku Utara, Muchsin bin Saleh mengatakan, pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar 6 Maret 2023, sebetulnya ada harapan pengurus wilayah akan dibahas klausul-klausul yang menyangkut dengan Muktamar akan dihelat pada tahun ini.
"Tapi ternyata, telah diputuskan bahwa Muktamar ditunda kembali setelah Pilpres 2024," ujar Muchsin dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3).
Dikatakan Muchsin lagi, pelaksanaan Muktamar VIII semata untuk menjaga marwah organisasi. Di mana, periode Pengurus Pusat DMI saat ini, sudah berakhir pada November 2022.
"Kita menyadari sebenarnya dorongan muktamar untuk menyelamatkan PP dan PW serta ortom di bawahnya, agar legitimasinya itu semakin baik pada sisi pijakan fardhu'ain," tuturnya.
Dalam kondisi saat ini, lanjutnya, tidak ada alasan menunda Muktamar VIII sampai setelah Pilpres 2024 seperti diputuskan Rapimnas. Pasalnya, sudah banyak organisasi menggelar kongres atau muktamar tanpa kendala apapun.
"Hampir sebagian besar organisasi nasional regional itu telah Muktamar sebelum Pilpres. Ditundanya Muktamar tersebut secara logika tidak bisa diterima," terangnya.
Muchsin berharap dan yakin bahwa Muktamar dapat diselenggarakan di tahun 2023, jika PP DMI memahami situasi dan kondisi DMI di wilayah.
"Sehingga, oleh saya pribadi mengharapkan kearifan dan pemikiran yang jernih. Agar supaya PP itu sesegera mungkin melaksanakan Muktamar dan tunduk pada kitab sucinya yaitu AD/ART," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Muktamar ke-VIII Dewan Masjid Indonesia, seyogyanya dilaksanakan pada bulan Juli atau maksimal November 2023. Hal ini, setelah mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19. 
BERITA TERKAIT: