DMI Jawa Barat Tetap Berharap Muktamar VIII Digelar Tahun 2023

Ketua PW DMI Jawa Barat Ahmad Siddiq mengungkapkan, keputusan menunda Muktamar VIII seperti dipaksakan. Pasalnya, masukan dari pengurus wilayah tidak dijadikan pertimbangan.

"Karena saya hadir di situ (Rapimnas) kapasitasnya sebagai Ketua DMI Jawa Barat. Saya merasa diperlakukan yang tidak semestinya," ujar Ahmad Siddiq dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/3).
 
Siddiq menilai Pengurus Pusat (PP) DMI kurang bijaksana. Dia juga menyinggung pelaksanaan Rapimnas yang tidak demokratis dan mengabaikan aspirasi dari PW DMI.

"PW itu punya suara di Rapimnas, ada 23 provinsi PW yang menyatakan PP harus melaksanakan sesuai dengan hasil Rakernas 2021 bahwa Muktamar akan digelar bulan Juli sampai bulan November 2023 dan kita mendorong itu," tuturnya.

"Seharusnya PP merespons usulan Muktamar tersebut dalam Rapimnas kemarin, tapi saya menyayangkan bahwa PP langsung memutuskan dan tidak membahas itu sama sekali. Sehingga terkesan satu arah dan tidak demokratis," sambungnya menjelaskan.  

Dia menyayangkan putusan penundaan Muktamar VIII menjadi setelah Pemilu 2024. Padahal, organisasi DMI yabg membidangi masalah masjid dan tidak ada korelasinya dengan pemilu. Terlebih, masa bakti PP DMI sudah berakhir sejak November 2022 dan hanya dapat diperpanjang 1 tahun karena alasan pandemi Covid-19.

"Kita tetap akan melakukan mendorong berupaya tetap melaksanakan muktamar di 2023. Tidak boleh lewat 2023 karena itu sudah amanat Rakernas 2021," pungkasnya.