Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Tolak Perppu Ciptaker, Buruh dan Mahasiswa Gelar Jumpa Media di Depan Gedung DPR

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Minggu, 26 Maret 2023, 21:36 WIB
Tolak Perppu Ciptaker, Buruh dan Mahasiswa Gelar Jumpa Media di Depan Gedung DPR
Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Sedek Huang bersama elemen buruh aksi di depan Gedung DPR RI/RMOL
rmol news logo Sejumlah elemen buruh dan mahasiswa dari beberapa universitas terkemuka di Indonesia menggelar acara jumpa media atau press conferences di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (26/3).
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi tampak Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Sedek Huang, Sekjen SPSI Arif Minardi, dan beberapa dari Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak), Aliansi Aksi Sejuta Buruh, KASBI, dan lainnya.

Mereka berkumpul di depan Gedung DPR RI menggelar jumpa media terkait penolakan Perppu Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu disahkan DPR RI menjadi undang-undang.

Melki menjelaskan pihaknya bergabung bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok pekerja, buruh, petani, nelayan, pelayan untuk menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.

"Kami punya sikap yang tegas komitmen yang terus konsisten, untuk menolak Perppu Ciptaker disahkan menjadi undang-undang, alasannya sudah sangat jelas teman-teman semua,” kata Melki Sedek di lokasi.

Sementara itu, Sekjen KSPSPI Arif Minardi menyampaikan keprihatiannya terhadap negara, terutama DPR RI yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang tanpa melibatkan elemen buruh.

“Kita sangat prihatin dengan perilaku pemerintah, eksekutif, juga dewan perwakilan rakyat, di mana undang-undang Omnibus Law dulu dibuat secara kucing-kucingan, rapatnya pindah-pindah hotel, yang artinya partisipasi masyarakat tidak mau diikutsertakan,” tegas Arif.

Dari kaum perempuan, Ketua Umum FSBSI Sunarti juga turut menyuarakan penolakan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang karena akan menyulitkan para ibu rumah tangga.

“Bagaimana asupan gizi anak-anak, bisa pintar, dan bisa mengikuti program 4.0 , sedangkan upahnya sangat rendah,” tutupnya.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA