Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei nasional berjudul "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Surnas Terbaru", mayoritas publik lebih setuju dengan sistem proporsional terbuka.
"Kalau ditanya pada publik, jawabannya sudah jelas. Jadi, publik memilih opsi dalam pemilihan umum, warga memilih partai atau calon dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai," ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (26/3).
Mayoritas masyarakat yang menginginkan sistem proporsional terbuka sebesar 80,6 persen. Sedangkan yang memilih sistem proporsional tertutup hanya sebesar 11,9 persen.
Burhanuddin mengatakan pihaknya melakukan analisis berdasarkan pilihan Pilpres 2019 maupun pilihan partai. Data yang muncul, konstituen PDIP sebagian besar mereka mayoritas mutlak menginginkan proporsional terbuka.
"Kalau 8 partai yang lain kan pro proporsional terbuka, jadi tidak ada isu terkait dengan keselarasan aspirasi elite dengan warganya," pungkas Burhanuddin.
Survei ini dilaksanakan pada Februari-Maret 2023 dengan melibatkan 2.000 orang responden. Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode
multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden pada 9-16 Februari dengan toleransi kesalahan atau
margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Selanjutnya penarikan sampel pada 12-18 Maret sebanyak 800 responden dengan
margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Mayoritas masyarakat lebih memilih sistem pemilu proporsional terbuka. Bahkan, mayoritas konstituen PDI Perjuangan lebih memilih proporsional terbuka dibanding proporsional tertutup seperti yang didukung oleh para elite PDIP. 
BERITA TERKAIT: