Taufik Basari Dorong Pembentukan Pansus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Itu lantaran terdapat perbedaan data antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait transaksi janggal Rp 349 triliun tersebut.

Menkeu Sri Mulyani menyebut Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dibagi tiga kelompok itu, pada kelompok pertama yakni Sri Mulyani menyebut Rp 3 triliun, sedangkan Mahfud menyebut sebesar Rp 35 triliun.

“Ini clear ada dua data yang berbeda, satu data pasti salah. Karena kita sama-sama cari kebenaran, kita Pansus-kan. Apa yang terjadi? Kenapa ada data yang salah? tindak lanjut apa yang bisa kita kawal?” tegas anggota Komisi III DPR RI fraksi Nasdem Taufik Basari.

Pria yang karib disapa Tobas ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Atas dasar itu, Taufik Basari menilai, perlunya pembentukan Pansus untuk membongkar dugaan TPPU Rp 349 triliun Kemenkeu tersebut. Sebab, melalui forum Pansus transaksi janggal ratusan triliun tersebut bisa ditelusuri lebih jauh hingga tuntas.

“Ini adalah hal yang besar untuk dibongkar, forumnya adalah Pansus. Sehingga kita bisa adu data, kita cek, apa yang bisa kita lakukan tindak lanjutnya,” pungkasnya.