Dorongan agar Joko Widodo memecat Sri Mulyani pun terus mengalir dari kelompok aktivis. Apalagi secara kinerja Sri Mulyani hanya mengandalkan utang, pungutan pajak tinggi, dan pencabutan subsidi rakyat. Nyaris tanpa terobosan berarti yang bisa membawa Indonesia meroket.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi jadi salah satu pihak yang turut mendorong agar Sri Mulyani dipecat. Namun demikian, dia juga punya satu usulan khusus yang lebih seru dari sekadar memecat Menkeu yang katanya berpredikat terbaik dunia itu.
"Kalau mau lebih seru dan lebih mempermalukan Sri Mulyani, Joko Widodo-nya yang mundur. Bilang 'Saya malu punya anak buah model Sri Mulyani!'," ujar Adhie kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/4).
Transaksi janggal bahkan mengarah ke dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu telah diungkap Menko Mahfud. Bahkan, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Menko Mahfud turut mengungkapkan adanya dugaan TPPU sebesar Rp 189 triliun yang ditutupi oleh anak buah Sri Mulyani terkait dugaan penjualan emas batangan impor.
Mahfud yang juga merupakan Ketua Komite Nasional TPPU menjelaskan, temuan Rp 189 triliun itu merupakan dugaan pencucian uang cukai dengan 15 entitas terkait impor emas batangan. Surat cukai itu kata Mahfud, diduga dimanipulasi dengan keterangan "emas mentah", padahal sudah terbentuk emas batangan.
"Impor emas batangan yang mahal itu. Tapi di surat cukainya itu emas mentah. Bagaimana kamu kan emasnya sudah jadi, kok bilang emas mentah? 'Enggak, ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya', dicari ke Surabaya dan enggak ada. Itu menyangkut uang miliaran tapi enggak diperiksa," kata Mahfud.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Beragam kasus tengah menerpa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani. Mulai dari harta tidak wajar pegawai Ditjen Pajak, Rafael Alun, hingga dugaan aliran janggal mencapai Rp 349 triliun yang diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 
BERITA TERKAIT: