Soal Pribumi dan Nonpribumi, Gerindra Sumut Ikut Kecam Wakil Walikota Medan Aulia Rachman

Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, H Gus Irawan Pasaribu menegaskan, pandangan yang diberikan Aulia Rachman itu dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, pejabat wakil walikota, dan tidak berkaitan dengan Partai Gerindra.

"Tentu kami beda pandangan dengan pemerintah Kota Medan apalagi itu sebatas analisis. Jadi kami tegaskan itu kapasitas beliau sebagai pemerintah dan itu tidak mencerminkan sikap Partai Gerindra," tegas Gus Irawan kepada Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (12/4).

Dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, Gus Irawan yang sedang berada di Jakarta ini mengatakan, pernyataan Aulia Rachman itu hanya sebatas analisis yang masih harus dipertanyakan metodenya. Sebab analisis itu kan bisa dibuktikan secara akademis.

"Barangkali itu mungkin dugaan-dugaan, warning ya, sehingga terlalu prematur lah ya pandangan (Aulia Rachman) itu. Jadi intinya omongannya itu tidak tersangkut paut dengan Gerindra lah," tegas Gus Irawan lagi.

Terpisah, Sekretaris Gerindra Sumut, Sugiat Santoso, turut mengecam keras pernyataan pejabat pemerintah yang masih mendikotomikan pribumi dan nonpribumi.

Sebab, kata Sugiat, berdasarkan UUD 1945, setiap warga negara yang sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia secara resmi tentu itu tidak boleh lagi dibeda-bedakan. Baik itu secara suku, agama, ras, dan golongan, semua warga negara posisinya sama hak dan kewajibannya.

"Semangat Partai Gerindra ya itu, partai nasionalis yang selalu menjaga keutuhan kebhinnekaan NKRI dan Pancasila. Jadi bila ada pejabat yang mendikotomikan seperti itu berarti dia orangnya tidak bijak," sindir Sugiat.

Disinggung apakah akan ada sanksi internal diberikan kepada Aulia Rachman yang masih tercatat sebagai kader Gerindra, Sugiat menjawab akan ada melakukan kroscek ke yang bersangkutan di internal partai.

"Tapi kita melihat dia menyampaikan itu dalam konteksnya sebagai wakil walikota. Dan kita sangat menyayangkan seorang wakil walikota memberikan statemen dengan asumsi yang tidak memiliki data, itu sumbernya dari mana. Intinya, Partai Gerindra sebagai partai terbuka tidak pernah membeda-bedakan warga Indonesia itu berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan," tandas Sugiat.

Sebelumnya, Wakil Walikota Medan Aulia Rachman menyebut ibukota provinsi Sumatera Utara dalam 20 tahun ke depan akan dikuasai oleh nonpribumi.

"Saya punya analisa, Kota Medan ini dalam dua puluh tahun yang akan datang, kalau kita tidak menciptakan satu gebrakan baru akan dikuasai oleh non pribumi. Warga non pribumi yang akan menjadi Wali Kota Medan," kata Aulia Rachman dalam sambutannya di acara Dialog Ramadhan 1444 Hijriah yang digelar di salah satu cafe di Kota Medan, Minggu lalu (9/4).