Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Refleksi 25 Tahun Reformasi, Rizal Ramli: Di Era Jokowi, Indonesia Masuk Tahap Deformasi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Selasa, 23 Mei 2023, 12:43 WIB
Refleksi 25 Tahun Reformasi, Rizal Ramli: Di Era Jokowi, Indonesia Masuk Tahap Deformasi
Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net
rmol news logo Indonesia sudah 25 tahun menjalani masa reformasi, terhitung sejak 1998 lalu. Sudah ada lima presiden yang memimpin Indonesia di era reformasi.

Ekonom senior DR. Rizal Ramli membagi era reformasi ke dalam tiga tahapan. Yaitu, tahap democratic spring, stabilisasi demokrasi, dan terakhir deformasi.

“Tahap pertama adalah democratic spring. di Indonesia democratic spring terjadi pada masa Habibie dan Gus Dur,” terangnya saat acara Refleksi 25 Tahun Reformasi yang digelar Core Indonesia beberapa waktu lalu.

Democratic spring
mengacu pada masa peralihan bangsa Indonesia dari kepemimpinan otoriter era Orde Baru menuju demokrasi.

Setelah masa peralihan tersebut, Indonesia mengalami masa stabilisasi demokrasi di era Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di masa stabilisasi demokrasi ini, Rizal Ramli memberi satu catatan buruk berkaitan dengan trias politika di Indonesia. Ini lantaran partai-partai diberi kekuasaan besar untuk bisa memecat anggota DPR RI.

Artinya, anggota DPR tidak lagi bekerja untuk memperjuangkan hak rakyat, melainkan harus tegak lurus pada perintah partai.

Tahap selanjutnya adalah masa deformasi yang terjadi di kepemimpinan Joko Widodo. Deformasi yang dimaksud Menko Perekonomian era Gus Dur itu adalah perusakan tatanan demokrasi tanah air. Salah indikatornya adalah indeks demokrasi Indonesia yang merosot.

Berdasarkan catatan The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Februari 2021, Indonesia berada di urutan ke-64 indeks demokrasi di dunia dari 167 negara. Indeks demokrasi Indonesia turun, dari skor 6.48 turun skor menjadi 6.3.

Indonesia bahkan ditempatkan sebagai negara dengan demokrasi cacat dengan indikator proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil.

“Jadi dia preteli demokrasi, faktanya indeks demokrasi turun. Kedua, pemerintah lebih banyak yang bekerja untuk oligarki,” tegasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA