Jokowi Cawe-cawe, ASN Hingga TNI-Polri Berpotensi Tidak Netral di Pemilu 2024

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyatakan akan cawe-cawe pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Jokowi salah memahami dirinya sebagai seorang presiden, bahwa presiden adalah kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan.

"Dalam konteks pemilu, presiden sesungguhnya sedang menjalankan dua fungsi itu sekaligus, yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (30/5).

Ubedilah menerangkan, pemilu adalah agenda negara sekaligus agenda pemerintah. Sebagai agenda negara, pemilu harus diadakan sesuai jadwal lima tahunan, sesuai perintah konstitusi UUD 1945. Sedangkan sebagai agenda pemerintahan, maka penyelenggaraan pemilu harus berjalan sesuai prinsip dan azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Dengan alasan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam konteks pemilu, presiden hanya berfungsi untuk menjamin jalanya pemilu sesuai agenda dan azas dan prinsip-prinsipnya," kata Ubedilah.

Sebab kata Ubedilah, secara moral politik kenegaraan dalam konteks pemilu, posisi presiden melekat pada dirinya sebagai pemimpin ASN.

Sehingga, jika ASN saja diwajibkan netral sebagai tanggung jawab pegawai negara, maka presiden semestinya menjalankan fungsi lebih moralis atau netral dibanding ASN dalam proses pemilu.

"Itulah yang kemudian disebut salah satu ciri negarawan. Jika presidennya sudah cawe-cawe dalam pemilu atau tidak netral, maka seluruh ASN berpotensi besar akan tidak Netral, bahkan bisa jadi TNI-Polri juga akan ikut tidak netral, ini berbahaya!" pungkas Ubedilah.