Di Hadapan CEO Sawit, Menko Airlangga Lantang Suarakan Diskriminasi Uni Eropa

Dalam acara yang dihadiri para CEO industri minyak sawit Uni Eropa itu, Menko Airlangga mengkritisi kebijakan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR).

"Kami menyampaikan concern dan ketidaksetujuan kepada Uni Eropa yang kembali mendiskriminasi komoditas ekspor unggulan, terutama kelapa sawit yang berdampak negatif pada industri, perdagangan, dan para petani kecil kelapa sawit,” tegas Menko Airlangga.

Kebijakan tersebut mengecilkan upaya Indonesia yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity sesuai kesepakatan dan konvensi multilateral seperti Paris Agreement dan UN 2030 SDG Agenda.

Airlangga melanjutkan, negara anggota CPOPC secara ketat sudah mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang konservasi hutan. Bahkan level deforestasi, Indonesia turun 75% pada periode 2019 – 2020.

"Indonesia juga sukses mengurangi wilayah yang terdampak kebakaran hutan menjadi 91,84 persen,” lanjut Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia kembali menyerukan kolaborasi antara negara anggota CPOPC dan saling pemahaman antara negara produsen dan konsumen untuk terus ditingkatkan.

“Pesan kami kepada Uni Eropa sudah sangat jelas, berikan kami pengakuan yang layak. Harapannya, kami bisa mendapatkan hasil yang konkret serta common and mutual understanding dalam pertemuan dengan pejabat terkait Komisi dan Parlemen Eropa sehingga kami dapat terus bergerak maju,” ujar Menko Airlangga.
 
Di lain sisi, pada situasi global yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini, semua pihak perlu untuk bekerja serta bergerak selaras dan harmonis dalam mencapai tujuan bersama yaitu pemulihan ekonomi dan kesejahteraan.

“Peran industri sangat penting. Mari bersama mempromosikan palm oil secara positif yang sejalan dengan upaya dan komitmen yang telah dilakukan selama ini,” pungkas Airlangga.