Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa dalam menentukan siapa Capres yang diinginkan bahkan mungkin berupaya memberikan fasilitas negara untuk pembahasan koalisi jelas masuk kategori tindakan tidak etis.
Kata Dedi, jika sampai Jokowi terkesan mengucilkan partai yang berseberangan akan merusak wibawa kepala negara.
"Apa yang ditunjukkan Presiden juga yang ia sampaikan, jelas menempatkan Jokowi sebagai presiden partisan, secara umum bisa dianggap telah lakukan kolusi," demikian kata Dedi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/5).
Dedi mengingatkan, cawe-cawe Jokowi hanya untuk kepentingannya pribadi, keluarga, atau kelompok politiknya, imbasnya cukup berbahaya. Beberapa risiko yang diprediksi Dedi diantaranya: mulai dari potensi rusaknya tatakelola pemerintahan hingga menjadikan negara ini seolah milik personal.
Pendapat Dedi, jika Jokowi ingin cawe-cawe untuk kepentingan bangsa, maka intervensi saja MK agar tidak membuat keputusan yang melanggar konstitusi, atau intervensi UU KPK agar tidak menjadi alat kekuasaan.
"Atau intervensilah KPU dan Menkeu agar semua proses Pemilu berjalan sesuai koridor konstitusi dan tepat waktu. Di luar itu, jelas hanya untuk ambisi politik pribadi," jelas Dedi.
Selain itu, cawe-cawe Jokowi tentu akan meningkatkan apatisme publik. Masyarakat akan sulit percaya pada Jokowi, tapi pada pemerintahan secara umum akan dianggap sebagai pihak yang hanya haus kekuasaan.
"Jokowi sudah waktunya mengakhiri intervensi politik praktis ini," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pernyataan politik Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe dalam urusan pemilihan presiden (Pilpres) demi kepentingan negara sah saja sepanjang bukan intervensi politis. 
BERITA TERKAIT: