Bupati Sidoarjo Didesak Segera Berhentikan Kades yang Nekat Nyaleg

Desakan tersebut berdasarkan pada UU No 6 tahun 2014 tentang desa. Di mana dalam aturan tersebut disebutkan kades aktif dilarang terlibat politik praktis.

“Apalagi sudah mendaftar sebagai bacaleg, jadi seyogyanya Pemkab Sidoarjo segera memproses pemberhentiannya,” tegas Bambang Riyoko, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (2/6).

Legislator PDI Perjuangan itu menambahkan, langkah cepat tersebut mutlak dilakukan Pemkab Sidoarjo demi menjaga iklim kompetisi yang adil antarpara bacaleg.

“Intinya, lebih cepat lebih baik,” sebutnya.

Sementara itu Asisten 1 Sekda Sidoarjo, Ainur Rohman menjelaskan, surat pernyataan pengunduran diri itu belum cukup bagi Pemkab untuk memproses penerbitan SK pemberhentian untuk kades yang kini berstatus bacaleg.

Pihaknya masih membutuhkan dokumen tambahan berupa surat perjalanan pemberhentian kades dari BPD kepada bupati melalui camat setempat.

“Apabila dokumen-dokumen itu sudah lengkap, maka akan segera kami proses tanpa menunggu penetapan DCT. Karena DCT itu ranahnya KPU bukan ranah Pemkab Sidoarjo,” jelasnya.

Diakuinya hingga saat ini pihaknya belum menerima surat anjuran dari BPD tersebut. Namun sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada camat untuk diteruskan ke semua BPD, agar segera mengajukan dokumen itu ke Pemkab untuk segera diproses.

“Tanpa surat BPD itu kami tidak akan memproses, regulasinya begitu,” tambah Ainur.

Sejauh ini ada 5 Kades di Kabupaten Sidoarjo yang maju sebagai bacaleg pada Pemilu 2024 nanti.

Yaitu Kades Pabean, Sriatun; Kades Bluru Kidul, Tri Prasetyono; Kades Kramat Jegu, Sukimin; dan Kades Sidokepung, Elok Suciati yang berangkat dari PKB. Selain itu ada juga Kades Sarirogo, Yunan Faruq Efendi yang mencalonkan diri melalui Partai Nasdem.