Hidayat meminta BPIP tak ikut cawe-cawe terkait sistem Pemilu. Menurutnya, pernyataan pimpinan lembaga yang dibina Megawati Soekarnoputri itu dapat membuat gaduh.
“Semestinya, di tahun politik seperti ini, BPIP justru berkontribusi maksimal, mengingatkan semua pihak agar Pancasila dengan semua silanya dilaksanakan dengan jujur dan serius, agar hasil Pemilu mencerminkan Pancasila dan UUD NRI 1945,” kata Hidayat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/6).
Ketimbang cawe-cawe, kata Hidayat, BPIP sebaiknya fokus mengingatkan semua pihak, baik penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan kandidat Capres/Cawapres, Caleg serta pemilih atau pemilik kedaulatan, yaitu rakyat, agar berkontribusi mensukseskan Pemilu yang benar-benar mengimplementasikan semua sila Pancasila.
“Termasuk mengingatkan para pejabat negara yang masih menjabat untuk tidak cawe-cawe, yang justru dapat menghadirkan ketidakadilan bagi pelaksanaan Pemilu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BPIP, Karjono, menyebut sistem Pemilu apapun yang akan diterapkan, baik proporsional terbuka atau tertutup, tidak akan membuat negara Indonesia bubar. Ia meminta seluruh masyarakat menghormati putusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi, negara ini tidak akan bubar dengan sistem, apakah itu terbuka, tertutup, terbuka-terbatas dan lain-lain. Putusan MK ya kita hormati, kita junjung tinggi, kita laksanakan," tegasnya, Jumat (2/6).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pernyataan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Karjono, yang menyebut sistem Pemilu proporsional tertutup tak akan membuat Indonesia bubar, dikritik Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid. 
BERITA TERKAIT: